Mengembalikan Tujuan Pendidikan yang sebenarnya

Dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, “Pendidikan nasional berfungsi untuk mngembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikir.

Tujuan pendidikan di atas sebenarnya sangat mulia. Akan tetapi, dewasa ini banyak lembaga pendidikan yang telah salah arah. Sebab, banyak sekolah yang menghasilkan lulusan yang tidak bermoral. Para pelajar yang berperilaku layaknya “preman”, kini telah merajalela. Padahal, apabila kita melihat definisi maupun fungsi pendidikan, di situ terdapat poin penting, yaitu bertaqwa kepada Tuhan YME dan beraklak mulia.

Pendidikan Indonesia, semakin hari kian bobrok. Pasalnya, seperti yang kita ketahui bersama, banyak media massa yang memberitakan tentang kenakalan remaja, khusunya anak sekolah atau mahasiswa, tawuran antarpelajar, video mesum, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh nyata kegagalan pendidikan kita.

Mungkin, apabila Ki Hajar Dewantara masih hidup, tentu sangat menyesalkan kejadian seperti itu. Pasalnya, sebagai Bapak pendidikan nasional, beliau sangat tanggap dengan masalah pendidikan.

Kegagalan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran guru. Apabila gurunya baik, maka yang terjadi adalah kebaikan, begitu juga sebaliknya. Namun yang terjadi saat ini, banyak para guru yang mengajar hanya dijadikan sebuah pekerjaan dan formalitas belaka. Akibatnya, kualitas murid menjadi biasa-biasa saja. Karena, tidak ada kesungguhan dan keikhlasan dari para guru.

Tidak jarang saya menjumpai guru bahkan dosen yang tidur ketika mengajar, tidak tepat waktu ketika masuk kelas, dan senang ketika hari libur. Oleh sebab itu, perlu ada pelurusan paradigma bagi para pengajar tentunya.
Salah satu solusi adalah, perlu ada ketegasan dari pemerintah dalam mengurusi masalah pendidikan, terutama dalam pelurusan paradigma terhadap guru. Sebab, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Di era globalisasi seperti ini, penjajahan dilakukan bukan dengan senjata. Akan tetapi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Selain itu, pendidikan yang baik akan membentuk moral bangsa yang baik pula. Oleh sebab itu, semoga pendidikan di Indonesia kembali menuju ke jalan yang benar.

Shobikhul Muayyad
Direktur Lembaga Pers Monash Institute (LPMI)

Pendidikan bukan untuk rakyat miskin

Miskin Kok Mau Sekolah..!” Sekolah dari Hongkong…!!!, itu adalah judul sebuah novel karya Wiwid Prasetyo. Judul yang menggambarkan realitas pendidikan Indonesia saat ini. Berbagai masalah, mulai dari minimnya sarana dan prasarana belajar, rendahnya kualitas pengajar, kurikulum yang tak sesuai kebutuhan, hingga lulusan yang tidak “siap pakai”, menjadi persoalan yang tak kunjung selesai.

Hal yang paling memprihatinkan adalah belum terakomodasiya rakyat miskin untuk mengenyam pendidikan. Padahal, dalam UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal itu sampai saat ini belum bisa tercapai. Masih banyak warga miskin yang terpaksa tidak sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Bahkan, pendidikan sudah dijadikan sebagai barang dagangan yang mempunyai harga tinggi. Komersialisasi pendidikan inilah yang menjadi akar permasalahan orang miskin tidak bisa sekolah.

Komersialisasi atau industrialisasi pendidikan ini membuat kebutuhan pendidikan tidak bisa lagi dipenuhi oleh semua strata sosial dalam masyarakat. Hanya masyarakat yang beruang saja yang mampu mengenyam pendidikan berkualitas baik. Untuk masuk sekolah pertama kali saja sudah diharuskan membayar biaya pendaftaran yang tidak sedikit. Belum lagi adanya uang pangkal yang selama ini menjadi pangkal persoalan rakyat miskin. Bagi mereka yang mampu, semua persoalan itu tidak menjadi masalah yang berarti, karena masih bisa diatasi. Bahkan, mereka berani membayar berapa pun uang pangkal yang diminta sekolah, asalkan mereka bisa diterima di sekolah-sekolah yang bonafide.

Sementara bagaimana dengan nasib masyarakat miskin? Mereka terpaksa harus duduk di bangku-bangku reyot di sekolah dengan kualitas rendah, bahkan yang lebih parah lagi, mereka terpaksa tidak sekolah karena di sekolah reyot pun mereka tidak mampu membayar. Bagaimana mereka bisa pintar jika keadaanya masih seperti itu? Padahal, kemiskinanlah yang menjadi masalah terbesar bangsa ini, sehingga tidak maju-maju.

Seharusnya, yang berhak diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan layak dengan sarana dan prasarana modern adalah rakyat miskin. Jika rakyat miskin berhasil mendapatkan pendidikan yang layak, maka bisa dipastikan mereka akan bisa keluar dari kungkungan kemiskinan. Dengan begitu, cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum akan terwujud.

Bangsa ini harus mengintrospeksi diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seluruh elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus bersinergi untuk memikirkan dan mencari jalan keluar untuk persoalan yang selama ini kita hadapi. Revolusi pendidikan menjadi harga mati, jika kita menginginkan perbaikan untuk bangsa ini.

Berbagai upaya pemerintah belum sanggup mengangkat sektor pendidikan sebagai salah satu pilar bagi kemajuan bangsa. Berbagai program yang diupayakan pemerintah, seperti keringanan biaya bagi siswa yang kurang mampu atau beasiswa bagi siswa yang berprestasi, belum juga menjadi titik temu. Faktanya, masih banyak anak-anak miskin yang belum mampu sekolah, sehingga terpaksa “berkeliaran” di jalan. Latar belakang yang tidak jelas ini lama-kelamaan akan membuat bangsa ini hancur. Bagaimana tidak, mereka mengemis di jalan-jalan, berjuang panas-panasan di bawah terik matahari. Belum lagi jika mereka putus asa, akhirnya terpaksa melakukan tindakan-tindakan negatif, misalnya mencuri.

Jika ini tidak segera dicari jalan keluarnya, maka yang terjadi adalah akan tumbuh generasi yang merusak bangsa. Oleh karena itu, dunia pendidikan dianggap belum mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, solutif, dan berkarakter kuat. Kebanyakan generasi yang ada sekarang ini hidup hanya untuk bersenang-senang dan bergaya hidup hedonistis.

Pendidikan Hak Semua Warga Negara
Melihat realitas yang memprihatinkan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah menganggarkan dana 20 persen dari APBN dan APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Berbagai program lain pun sudah diluncurkan pemerintah, seperti memberikan BOS, subsidi buku, meningkatkan kualitas guru melalui program stratifikasi guru dan dosen, serta keringanan biaya bagi siswa yang kurang mampu atau beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, berbagai pihak pun banyak yang mengusahakan pendidikan gratis. Namun, lembaga-lembaga yang sengaja didirikan untuk menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah itu tidak bertahan lama. Keterbatasan dana menjadi penyebab utama tidak berkembangnya lembaga tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu pilar bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus mengenyam pendidikan dengan baik. Berbagai upaya pemerintah harus didikung oleh semua pihak yang memang menginginkan perbaikan pendidikan.

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 45, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selama ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu perlu memaksimalkan semua upaya tersebut secara revolusioner.

Pemerintah perlu melakukan pemerataan pendidikan di daerah terpencil dan lebih memprioritaskan rakyat miskin. Dengan begitu, rakyat akan sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah sebaiknya membantu membiayai lembaga-lembaga yang mengkhususkan pendidikan untuk rakyat menengah ke bawah. Dengan harapan, akan lebih banyak lembaga-lembaga yang bisa mengadvokasi anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

Selain peran pemerintah dan lembaga-lembaga peduli pendidikan, peran masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat yang mampu dan hidup berkecukupan harus mulai peduli dengan pendidikan kita. Jika mereka mau memberikan atau menyalurkan sebagian hartanya kepada lembaga-lembaga pendidikan yang fokus untuk rakyat miskin, maka kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan negeri ini akan semakin terbuka. Butuh kerjasama dan saling sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Dengan demikian, perbaikan kualitas pendidikan nasional akan meningkat. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Mokhamad Abdul Aziz
Pegiat di SKM Amanat IAIN Walisongo Semarang,
Peneliti di Monash Institute

Membangun pendidikan yang berbasis harmoni alam

KONDISI alam semakin gersang, gumpalan es di kutub pun banyak yang mencair. Hal itu sedikit banyak merupakan akibat ulah manusia. Sifat serakah manusia semakin menjadi dengan menghalalkan segala cara, walau merusak alam.

Pola pendidikan ekonomi yang mengajarkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang seminim-minimnya, bukan tidak mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Di tangan orang tak bertanggung jawab, pola pemikiran yang demikian tentunya akan disalahgunakan. Misalnya, dengan  melakukan produksi dari bahan produksi murah namun merusak alam untuk menghasilkan barang-barang bernilai ekonomi tinggi dan tak ramah lingkungan pula.

Selain itu, pola berfikir instan yang menjangkiti sebagian besar individu, terlebih mahasiswi, pun turut menyumbangkan kerusakan alam. Contoh kecil saja, banyak orang yang menggunakan tisu sebagai pengusap keringat. Menggunakan banyak tisu, berarti banyak memotong pohon. Padahal sejatinya penggunaan tersebut dapat dihindari dengan menggunakan sapu tangan. Hal itu pun tentu lebih hemat karena tidak sekali pakai, dan ramah lingkungan.

Penggunaan barang-barang yang merusak lingkungan, pantasnya tak dilakukan oleh mahasiswa, kaum intelektual. Mahasiswa seharusnya lebih aktif untuk menjaga alam. Hal itu pun sebagai contoh bagi generasi-generasi di bawahnya untuk turut serta menjaga alam.

Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah pun telah berulang kali menyuarakan untuk menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Namun hal tersebut tampak kurang efektif. Layaknya pengajaran menjaga alam dilakukan diusia sedini mungkin. Salah satunya dengan melakukan pola pendidikan dengan berbasis harmoni alam.

Pola pendidikan yang diberikan yakni, pertama, memasukkan nilai-nilai mencintai alam pada semua bidang pelajaran, tak hanya mata pelajaran Ilmu Pendidikan Alam (IPA). Kedua, belajar dengan media yang langsung menyatu dengan alam. Salah satu contohnya, saat pelajaran praktik berwirausaha  di bidang makanan, peserta didik diarahkan menggunakan daun sebagai pembungkus barang dagangannya dibanding menggunakan styrofoam. Selain baik digunakan untuk makanan, daun pun merupakan bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, mengajak peserta didik untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan tas kain, tak sekali pakai, dari pada menggunakan plastik.

Banyak jalan untuk menjaga keindahan alam. Salah satunya dengan menanam pohon di pekarangan, meskipun satu pohon. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya pun bukti bahwa kita cinta bumi. Berawal dari hal kecil dari diri sendiri akan membuahkan manfaat yang besar bagi bumi. Putra-putri Indonesia bisa!

Karmila Sari
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Muria Kudus
aktif di Kelompok Pecinta Tulis (KPT) Kudus Jateng.

Pendidikan harmoni sebagai modal menuju pendidikan KARAKTER

Pendidikan Harmoni sebagai Model Pendidikan Karakter yang Kontekstual
(oleh Mega White & Lukas Ginting)

Kurangnya unsur pendidikan karakter dalam kurikulum nasional selama ini ditengarai sebagai salah satu penyebab maraknya kasus tawuran belakangan ini. Sehubungan dengan itu, World Vision Indonesia bekerja sama dengan Kemendiknas RI melaksanakan Seminar Sehari dengan tema: Menemukan Model Pendidikan Karakter Yang Kontekstual, dengan sub-tema: Suatu Kajian Studi: Pendidikan Harmoni sebagai Model Pendidikan Kontekstual di Sulawesi Tengah. Seminar yang dihadiri sekitar seratus peserta dari Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat ini, diadakan di Kemendiknas, Jakarta, 26 September 2011.

Seminar ini juga dimeriahkan dengan tari tradisional dari Nias yang dipimpin oleh peserta dari Nias, tari Motaro serta drama singkat tentang pengajaran materi Harmoni di kelas oleh murid dan guru dari Sulawesi Tengah, lengkap dengan pakaian tradisional mereka.

Untuk mendukung program pemerintah, World Vision Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang berfokus pada anak bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan bersama mitranya Wahana Visi Indonesia, Yayasan Muhammadiyah, Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan Teacher Resources Empowerment (TRUE) Bogor telah mengembangkan model pendidikan karakter sesuai konteks wilayah dan masyarakatnya. Beberapa di antaranya Sekolah Harmoni di Sulawesi Tengah, Sekolah Kehidupan Nawiagiri di Papua, Sekolah Hijau di Kalimantan Barat, Sekolah Pelopor di Maluku Utara dan Sekolah Nononiha di Nias.

Tjahjono Soerjodibroto National Director World Vision Indonesia mengungkapkan, “Dalam seminar ini kami ingin berbagi mengenai pengembangan model Sekolah Harmoni yang diterapkan di Sulawesi Tengah.” Model Sekolah Harmoni telah dikembangkan di 27 Sekolah Dasar sejak dua tahun terakhir. Saat ini Dinas Pendidikan Sulteng mulai mensosialisasikannya ke tingkat SMP dan SMA di Sulawesi Tengah, khususnya Poso yang pada tahun 1998-2000 dilanda konflik horisontal.

Diskusi panel dalam seminar ini juga membahas nilai-nilai yang berhubungan dengan pengembangan karakter. Sebagai panelis hadir beberapa tokoh pendidikan lain seperti, akademisi UPI Prof. DR. Yus Rusyana, pengamat dan praktisi pendidikan Prof. DR. Haar Tilaar, dan Dr. Ery Utomo dari Pusat Kurikulum & Perbukuan Nasional.

Dr. Yus Rusyana dari UPI Bandung menekankan pentingnya pendidikan karakter. “Salah satu pendidikan karakter yang kurang saat ini adalah pendidikan untuk menjadi pribadi yang mulia. Orang cerdas, tetapi tidak mempunyai kepribadian yang mulia, bisa menjadi pencolong yang merugikan rakyat,” katanya.

Menurut Dr. Haar Tilaar, pendidikan karakter sebetulnya sama dengan pendidikan moral, dan itu harus berbasis kebudayaan nasional yang multikultural. “Itu yang hilang dari kurikulum sekarang. Pendidikan karakter itu harus digali dari kearifan lokal. Kearifan lokal kita malah lari ke luar negeri, dan dimanfaatkan oleh orang asing,” ujar Dr. Tilaar.

Dr. Ery Utomo dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nasional mengatakan, “Salah satu pendidikan karakter adalah critical thinking (berpikir kritis). Tanpa critical thinking orang mudah dihasut tanpa berpikir panjang tentang apa akibat serta untung ruginya.”

Direktur Nasional World Vision Tjahjono menjelaskan bahwa pendidikan karakter diterapkan sesuai budaya, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan menggali warisan budaya dan kearifan lokal yang mencontohkan kehidupan yang rukun damai, nilai-nilai harmoni kembali digali dari budaya setempat.

Guru-guru yang telah mempraktekkan Pendidikan Harmoni menyatakan metode ini telah menjadi “bahasa bersama” yang efektif karena memberi lebih dari kompetensi akademik tetapi juga keahlian praktis. “Anak-anak dapat berbaur dengan teman berlatar belakang berbeda dan lingkungan ramah anak mulai terwujud. Selain itu, Pendidikan Harmoni juga memfasilitasi anak berkebutuhan khusus,” jelas Rosdiana, guru SD Muhammadiyah 3, Palu.

Nilai-nilai Harmoni dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Harmoni Diri, Harmoni Sesama, dan Harmoni Alam. Model Pendidikan Harmoni diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yaitu “Terwujudnya Sulawesi Tengah yang aman, damai, adil dan sejahtera yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Menyusul pencapaian pengembangannya, Pendidikan Harmoni telah dipertimbangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Multikultural Sulawesi Tengah dan diserap ke dalam Buku Guru Kelas 1-6 dan Buku Induk sebagai bahan replikasi. Sejalan dengan itu, telah terbentuk tim Pengembang Daerah untuk Pendidikan Harmoni.

Diharapkan melalui seminar ini, Pendidikan Karakter yang kontekstual, khususnya Pendidikan Harmoni, dapat menjadi inspirasi, sehingga makin banyak pihak yang mendukung penerapan model ini demi peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa yang menghargai nilai-nilai kehidupan.

-- Selesai --
- Penulis adalah Media Relations Officer di Communications Dept.

- Tulisan ini telah di-edit oleh Tim Redaksi tanpa mengurangi makna dari isi tulisan aslinya.

Sumber : http://chainindonesia.org

Guru adalah jembatan PERDAMAIAN umat

GURU ADALAH JEMBATAN PERDAMAIAN

 

Guru perlu aktif mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan, perdamaian, dan keberagaman. Sebab, guru mengemban misi menyiapkan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Guru juga harus membekali muridnya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Hal itu merupakan bagian dari seruan bersama para pemimpin lembaga internasional untuk memperingati Hari Guru Internasional yang jatuh pada hari Selasa (5/10). Seruan bersama di Jakarta itu datang dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO), Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Buruh Internasional, dan Education International. Para guru berperan untuk membangun harapan bangsa yang ingin memiliki generasi cinta damai dan hidup harmonis dalam keragaman. Sebab, banyak anak-anak saat ini mengalami trauma akibat menyaksikan kekerasan yang ekstrem, mengalami kehancuran rumah, dan kehilangan anggota keluarga. Seruan dunia kepada guru itu, kata Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman, amat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Guru perlu ikut aktif memulihkan kondisi sosial masyarakat dengan mengampanyekan penghentian segala bentuk kekerasan dan konflik. Di sekolah, guru harus menerapkan sikap antidiskriminasi dan memahami keberagaman. Pengamat pendidikan HAR Tilaar mengatakan, gesekan-gesekan sosial sering terjadi sebagai konsekuensi masyarakat Indonesia yang semakin tidak mengenal budaya Nusantara. Pendidikan nasional tidak lagi memperkuat kebudayaan bangsa yang seharusnya diajarkan di sekolah. Ini terjadi karena pemerintah tak lagi menyatukan kedua unsur itu dalam satu departemen: pendidikan dan kebudayaan. Tilaar menegaskan perlunya memperkuat pendidikan multikulturalisme di sekolah. Upaya itu penting untuk membentuk generasi muda yang mampu menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku, serta keragaman lainnya. Pendidikan yang didesentralisasikan justru bisa mengancam. Bagaimana mau menyatukan bangsa Indonesia kalau guru terpaku di satu daerah. Ini karena guru sekarang jadi milik bupati atau wali kota,” katanya. Setelah berbagai konflik melanda Indonesia berlatar belakang perbedaan agama dan suku, guru-guru mulai menyadari pentingnya membekali siswa dengan pendidikan damai.
Pendidikan damai
Seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, guru-guru yang difasilitasi World Vision Indonesia melalui Wahana Visi Indonesia (WVI) mengembangkan pendidikan damai yang dinamakan pendidikan harmoni.
”Pendidikan harmoni merujuk dari pendidikan damai. Kami ingin memastikan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan perlindungan anak terintegrasi dalam kurikulum SD,” kata Frida Siregar, staf WVI untuk Pendidikan Damai Wilayah Sulawesi dan Maluku.
Pendidikan harmoni lahir dari semangat penyatuan dalam keberagaman. Kompetensi nilai harmoni yang dikembangkan adalah harmoni diri (tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, kepercayaan); harmoni sesama (penghargaan, kejujuran, kepedulian); serta harmoni alam (ramah lingkungan, melindungi, kewarganegaraan). Menurut Frida, dari hasil penelitian awal WVI di Palu dan Poso tahun 2009 ditemukan bahwa pemahaman akan perbedaan suku dan agama yang ada di masyarakat masih lemah. Masih ditemukan anak dengan agresivitas tinggi, rasa dendam, dan enggan berinteraksi dengan teman yang berbeda agama. Di Palu, 35 persen anak menyatakan tidak mau berteman dengan mereka yang berbeda agama dan 14,2 persen tidak tahu. Di Poso, 10,8 persen anak tidak mau berteman dan 15 persen tidak tahu. 

Sumber : http://pendidikanharmoni.blogspot.com

Apakah mengaftikan otak tengah bikin anak jenius

 

Einstein memiliki imajinasi 3 dimensi yang tinggi. Dengan duduk melamun ia bisa menciptakan sebuah teori relativitas yang luar biasa. Apa yang membuat Einstein bisa jenius? Benarkah dengan mengaktifkan otak tengah membuat anak bisa jenius?

Dokter spesialis saraf dr Andreas Harry, SpS(K) mengakui kini banyak orangtua yang mengikutkan anaknya untuk pelatihan otak tengah atau aktivasi otak tengah.

Tapi menurutnya, jika yang menjadi tujuan adalah anak menjadi jenius sebenarnya bagian otak yang sangat berperan adalah otak besar bagian luar di wilayah korteks parietal.

Seperti halnya Einstein, ia memiliki korteks parietal yang 1 cm lebih besar dibandingkan dengan orang normal dan memiliki ukuran yang sama besar antara kiri dan kanan. Sedangkan pada orang normal umumnya bagian korteks parietal kiri lebih besar dari kanan.

Hal inilah yang membuat Einstein memiliki imajinasi 3 dimensi yang tinggi. Penemuan ini baru diketahui tahun 1999 seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

dr Andreas mengaku tidak tahu bagian mana dari otak tengah yang diaktivasi untuk membuat anak pintar karena otak tengah (midbrain) tidak bisa dikontrol atau bersifat autonom.

dr Andreas menjelaskan ada beberapa bagian otak manusia yang punya peran masing-masing.

1. Otak tengah (midbrain)
Otak tengah adalah bagian dari batang otak yang memiliki fungsi sebagai inti dari pergerakan bola mata dan juga di daerah ini lewat serabut-serabut yang mengatur pernapasan dan kesadaran. Kegiatan ini tidak bisa dikontrol atau bersifat autonom.

2. Otak besar yang terdiri dari otak bagian dalam dan juga otak bagian luar.
Otak bagian dalam (medial)
Pada bagian otak ini antara lain terdiri dari limbiks sistem yang berfungsi untuk mengatur emosi, pusat memori, mengatur viseral (pencernaan) dan pada binatang otak ini khusus untuk indera penciumannya. Selain itu juga ada ganglia basalis yang berfungsi sebagai pusat pengontrol gerakan.

Otak bagian luar (korteks)
Pada bagian otak ini terdiri dari empat bagian, yaitu:
- Korteks frontal yang berfungsi sebagai pusat atensi (perhatian) dan juga bicara.
- Korteks temporal yang berfungsi sebagai pusat pendengaran dan juga bicara.
- Korteks parietal yang berfungsi sebagai pusat somato sensorik, pusat matematik dan juga pusat imajinasi 3 dimensi.
- Korteks occipital yang berfungsi sebagai pusat dari penglihatan.

3. Otak kecil (cerebellum)
Pada bagian otak ini memiliki fungsi sebagai pusat koordinasi, pusat tonus otot dan juga pusat keseimbangan.

“Pada bagian otak besar dan kecil, masing-masing terdiri dari otak kanan dan juga otak kiri. Selain itu ada juga penghubung antara otak kiri dan otak kanan yang disebut dengan corpus callosum,” ujar dr Andreas saat ditemui detikHealth di tempat prakteknya di Apartemen Slipi Tower 1 Lantai 1, jakarta, Jumat (26/8/2010)

Dengan melihat bagian-bagian otak tersebut maka bisa diketahui fungsi dari otak-otak tersebut. dr Andreas menuturkan kalau dilihat di otak tengah (midbrain) maka yang ada hanya serabut-serabut yang melewati bagian otak tengah dan fungsi dari bagian itu tidak dapat dikontrol atau bersifat autonom.

Sehingga kalau yang dimaksud mengaktifkan otak tengah adalah midbrain, maka bagian otak tersebut tidak bisa diaktivasi.

Sedangkan jika yang dimaksud mengaktifkan otak tengah adalah corpus callosum (jembatan yang menghubungkan otak kanan dan kiri), bagaimana cara mengaktivasinya. Karena menurut dr Andreas, tetap saja harus melalui otak kiri dan juga kanan. Apapun yang dikerjakan oleh otak kiri dan mau dikirim ke otak kanan atau sebaliknya akan terhubung oleh corpus callosum.

“Karena pada intinya semua impuls yang diterima oleh otak melalui 5 indera yaitu mata, pendengaran, peraba, penciuman dan juga pengecapan,” ungkap dokter yang juga berpraktek di RS Gading Pluit.

Yang juga turut berperan dalam penerimaan impuls adalah bagian otak luar dan bagian otak dalam, sedangkan pada otak tengah (midbrain) hanya dilewati oleh serabut-serabut tersebut tapi bukan fungsinya.

“Kalau ingin membuat anaknya menjadi pintar, maka bagian korteks yang harus diaktivasi. Karena pada daerah tersebut terdapat pusat matematik, fisika, gambar, nyanyi dan juga pidato. Jadi untuk menjeniuskan anak adalah dengan melatih otak kiri dan kanan yang dijembatani oleh corpus callosum,” ujarnya.

Selain itu setiap anak memiliki kemampuan pusat indera yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki indera visual (penglihatan) lebih bagus daripada indera auditori (pendengaran), sehingga ia akan cepat mengingat sesuatu dengan cara melihatnya.

Jadi ketahui terlebih dahulu bagian otak mana yang mau diaktivasi biar anak jenius.