Banyak kalangan menilai saat ini biaya pendidikan di Universitas Indonesia (UI) semakin mahal dan komersil. Hal itu semakin dirasakan saat UI berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Rektor UI Gumilar R Somantri mengatakan, pendapat yang menyebut bahwa UI semakin mahal biasanya dilontarkan oleh masyarakat yang kecewa karena tidak lolos tes masuk UI. Padahal, kata Gumilar, UI selalu menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa yang tidak mampu secara finansial setiap tahunnya.
“Biasanya pendapat itu dilontarkan oleh masyarakat yang kecewa. Padahal kami sediakan beasiswa Rp36 miliar bagi 40 persen mahasiswa tidak mampu, agar bisa dapat keringanan berkuliah di World Class University,” katanya kepada wartawan, Sabtu (20/8/2011).
Selain itu, Gumilar mengklaim, UI memiliki program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Berkeadilan. Di mana setiap mahasiswa boleh membayar dari Rp100 ribu hingga Rp7,5 juta.
“Program itu untuk jurusan eksakta (Kedokteran, Teknik, serta Matematika dan IPA). Sementara pembayaran Rp100 ribu hingga maksimal Rp5 juta untuk jurusan Sosial, seperti Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Psikologi. Tahun 2008 terdapat 58 mahasiswa yang membayar uang kuliah hanya Rp100 ribu per semester. Dua di antaranya berkuliah di Fakultas Kedokteran (FK), 17 mahasiswa di Fakultas Teknik (FT) dan di beberapa fakultas lain di UI,” jelas Gumilar.
Sementara itu, Kepala Deputi Sekretariat Pimpinan UI Devie Rahmawati mengatakan, terkait dengan isu perjuangan transformasi sistem pendidikan yang diusung oleh mahasiswa UI beberapa waktu lalu, UI bersama seluruh elemen. termasuk mahasiswa dan alumni, selalu berkomitmen untuk menjaga kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di UI agar menjadi hak semua anak bangsa.
UI, kata Devie, tidak mengenal sistem biaya pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang mampu, namun tidak eligible untuk dapat menempuh studi di UI.
“UI merupakan kampus yang paling inklusif di dunia, di mana penentuan biaya perkuliahan juga melibatkan unsur mahasiswa. Sehingga kontrol sosial dalam penerapan biaya pendidikan dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” tandas Devie.(rhs)
Sumber:kampus.okezone.com
Oleh : Wira Satria Cq Ardhi Sukses
Oleh : Wira Satria Cq Ardhi Sukses
0 komentar:
Posting Komentar